
Malang, www.beritamadani.com – Dalam rangka melaksanakan silahturahmi dan konsolidasi internal, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Malang menggelar pertemuan dengan para pengurus partai.
Pertemuan yang digelar di kantor DPC PDIP Kota Malang pada Minggu (23/03/25), dan dihadiri setidaknya 700 orang yang merupakan pengurus dari 57 Ranting, 5 PAC, DPC, Badan, dan Sayap Partai.
“Selain itu kita juga mengundang DPD Jatim dan DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang beberapa waktu lalu diusung PDIP yakni Heri Cahyono (HC) dan Ganis Rumpoko,” jelas Ketua DPC PDIP, I Made Riandiana Kartika, S.E., M.M.

Selain berbuka puasa bersama dan membagikan bingkisan lebaran, pertemuan kali ini menurut Made dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi internal partai.
“Awalnya ada yang meragukan acara ini dapat terselenggara di tahun ini dengan kondisi yang ada saat ini, namun dengan semangat kegotong-royongan yang kita miliki akhirnya acara ini dapat terselenggara dengan baik,” ungkap Made saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dalam sambutannya, Made juga menyampaikan bahwa adanya instruksi dari DPP PDIP, maka terkait dengan konsolidasi tentang Rakercab dan Rakerda untuk sementara tidak boleh dilakukan.

“Jadi situasi internal partai kita sedang berbenah di tingkat DPP, kemudian di tingkat DPD dan DPC sehingga muncul instruksi dari ketua DPD bidang kehormatan partai untuk seluruh tingkatan DPD maupun DPC untuk tidak melakukan konsolidasi internal untuk pergantian pengurus. Artinya semua harus menyatu dulu, semua tetap fokus pada yang ada sekarang dan jangan pernah berpikir siapa nanti Ketua DPC yang akan datang, siapa Ketua PAC, siapa Ketua Ranting mendatang,” terang Made.
Masih menurut Made, perintah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah jelas bahwa seluruh kekuatan partai mulai dari tingkatan DPC fraksi yang ada di Kota Malang maupun DPD Jatim, dan DPRD Provinsi Jatim semua harus berada ditengah-tengah kesulitan masyarakat .
“Apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan, kalau tidak bisa kita lakukan minimal melaporkan kepada DPC selanjutnya DPD akan bertindak dengan Fraksi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut,” tutup politisi asal Bali ini. (Yuni)