Kediri, www.beritamadani.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Pare, Kabupaten Kediri, pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pemerintah mengenai perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
SMPN 4 Pare tercatat menerima Dana BOS sebesar Rp1.119.800.000 untuk mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi 1.018 peserta didik.
Penggunaan anggaran tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus mengacu pada perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta dilaporkan melalui sistem administrasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala SMPN 4 Pare, Suyati, menegaskan bahwa pengelolaan dan pelaporan Dana BOS di sekolahnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengelolaan dan pelaporan Dana BOS di sekolah kami telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui sistem resmi pemerintah. Terkait dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui mekanisme resmi,” ujar Suyati, Selasa (1/9/2026).
Menurut Suyati, setiap penggunaan anggaran memiliki mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Pelaporan tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang digunakan, tetapi juga kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, serta bukti administrasi pendukung.
Dalam tata kelola Dana BOS, satuan pendidikan wajib menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah dan prioritas peningkatan layanan pendidikan. Selanjutnya, penggunaan dana dicatat dan dilaporkan melalui sistem administrasi pemerintah, termasuk Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
Mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sejumlah komponen belanja, seperti administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan penerimaan peserta didik baru, dapat menjadi bagian dari kebutuhan operasional satuan pendidikan sepanjang direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, besarnya nilai pada suatu komponen anggaran tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai adanya penyimpangan. Penilaian terhadap kewajaran dan kepatuhan penggunaan anggaran perlu melihat keseluruhan dokumen, mulai dari perencanaan, realisasi kegiatan, bukti transaksi, hingga dokumen pertanggungjawaban.
Pengurus Harian MKKS SMP Kabupaten Kediri, Heri Susanto, S.Pd., M.H., menjelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan juga berada dalam mekanisme pengawasan pemerintah daerah.
Menurut Heri, Inspektorat Daerah bersama Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap satuan pendidikan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Pemeriksaan rutin ini berfokus pada sinkronisasi antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pihak sekolah,” jelas Heri.
Dalam mekanisme tersebut, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran sesuai dengan kewenangannya.
Sementara itu, Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan memberikan pendampingan dan verifikasi kepada sekolah agar pelaksanaan program serta administrasi pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan secara berjenjang tersebut menjadi bagian dari sistem pemerintah untuk mencegah kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.
Dalam pelaksanaan Dana BOS, sekolah pada prinsipnya harus mampu menunjukkan bukti pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran.
Dokumen pendukung dapat berupa laporan realisasi, kuitansi atau faktur, bukti pembayaran maupun penyetoran pajak sesuai transaksi, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, berita acara, serta dokumen lain sesuai jenis belanja.
Dokumen tersebut menjadi dasar dalam proses verifikasi maupun pemeriksaan apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Karena itu, transparansi pengelolaan Dana BOS tidak hanya dilihat dari nominal anggaran yang tercantum dalam laporan, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban.
Pemerintah juga mendorong satuan pendidikan menyampaikan informasi penggunaan Dana BOS secara transparan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat dan komite sekolah dapat mengetahui pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.
Besarnya Dana BOS yang diterima SMPN 4 Pare merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah sesuai komponen pembiayaan yang diperbolehkan dalam regulasi.
Munculnya pertanyaan publik terhadap sejumlah pos anggaran karenanya dapat dijawab melalui mekanisme transparansi, verifikasi, dan pemeriksaan dokumen. Besaran nominal pada suatu pos belanja saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan.
Pihak sekolah telah menyatakan bahwa pengelolaan dan pelaporan Dana BOS dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, fungsi pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola anggaran negara. Inspektorat, Dinas Pendidikan, maupun lembaga pemeriksa lainnya memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan apabila diperlukan.
Pada akhirnya, prinsip utama pengelolaan Dana BOS adalah memastikan setiap anggaran negara digunakan sesuai perencanaan, memiliki bukti pertanggungjawaban, serta memberikan manfaat bagi peningkatan mutu dan layanan pendidikan.
Heri menambahkan, melalui mekanisme perencanaan dalam RKAS, pencatatan dan pelaporan melalui sistem pemerintah, serta pengawasan secara berjenjang, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan berjalan sesuai regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Dengan demikian, setiap penilaian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran harus didasarkan pada hasil verifikasi dan pemeriksaan resmi oleh pihak yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan besaran nominal pada suatu pos anggaran,” pungkasnya. (Panggah)
