Kediri, http://www.beritamadani.com – Pemerintah Kabupaten Kediri mulai mematangkan rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Selasa (09/06/2026).
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia pendidikan, DPRD, tokoh masyarakat, media, hingga organisasi masyarakat sipil tersebut menjadi wadah strategis untuk menghimpun berbagai pandangan sebelum kebijakan diterapkan.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dinamika itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dr. Mohamad Solikin, M.AP, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin, anggota DPRD, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, akademisi, LSM, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri.
FGD tersebut digelar sebagai bagian
dari upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan lahir dari proses dialog yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, kebijakan lima hari sekolah dinilai memiliki dampak yang cukup luas, tidak hanya bagi peserta didik dan tenaga pendidik, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dr. Mohamad Solikin, menegaskan bahwa transformasi pendidikan harus terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan zaman. Menurutnya, perubahan pola pembelajaran harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar perubahan administratif atau penyesuaian jadwal belajar.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya perubahan jadwal belajar, tetapi bagaimana sekolah mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas, lebih efektif, dan berdampak pada pembentukan karakter anak-anak kita. Karena pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegas Solikin.
Ia menjelaskan, konsep lima hari sekolah sejatinya memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter, memperkuat hubungan dengan keluarga, serta mengikuti berbagai aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan masing-masing.
Menurut Solikin, keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesiapan seluruh pihak yang akan menjalankannya.
“Karena itu kami tidak ingin terburu-buru. Pemerintah Kabupaten Kediri ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masyarakat. Melalui forum ini, kami ingin mendengar langsung suara para guru, kepala sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menegaskan bahwa pembahasan lima hari sekolah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendukung.
Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesiapan sekolah dalam mengatur proses pembelajaran, sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kita harus memastikan bahwa ketika kebijakan ini diterapkan, seluruh satuan pendidikan benar-benar siap. Jangan sampai niat baik meningkatkan kualitas pendidikan justru menghadirkan persoalan baru. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan dari semua pihak,” kata Muhsin.
Ia menambahkan, konsep lima hari sekolah berpotensi memberikan manfaat yang cukup besar apabila diterapkan secara tepat.
“Dengan pengaturan yang baik, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan minat dan bakat, memperkuat interaksi dengan keluarga, serta membangun karakter melalui kegiatan di lingkungan masyarakat. Namun semua itu harus didukung dengan perencanaan yang matang,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai pandangan terkait kesiapan satuan pendidikan. Beberapa peserta menilai bahwa penerapan lima hari sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran.(diskominfokdr/panggah)
