Kediri, www.beritamadani.com – Memasuki awal periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadapi tekanan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian anggaran. Namun, sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan dipastikan tetap menjadi prioritas utama.

Sepanjang 2025, komitmen tersebut tercermin dari keberlanjutan berbagai program strategis, termasuk pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui SMA Dharma Wanita Boarding School yang dirintis sejak periode pertama kepemimpinannya.

“Pendidikan adalah instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school,” tegas Mas Dhito.

Di sektor pendidikan, alokasi beasiswa bahkan tetap dipertahankan sebesar Rp30 miliar per tahun, naik Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya dan dipastikan tidak terdampak efisiensi pada 2026.

“Beasiswa tidak kita kurangi. Ini mandatory spending, wajib daerah hadir untuk warganya,” ujarnya.

Selain itu, hingga akhir 2025 sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi PPPK. Sementara 1.585 lainnya menjadi PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan fiskal daerah. (Kasdoeri)