Kediri, www.beritamadani.com – Aliansi Kediri Raya (AKAR) menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dalam kasus dugaan kecurangan rekrutmen perangkat desa tahun 2023 di Kabupaten Kediri, Selasa (28/4/2026).
Puluhan massa aksi melakukan orasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Aksi tersebut merupakan respons atas perkembangan proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, di mana dalam perkara itu disebutkan telah ada pihak yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
Koordinator AKAR, Siti Isminah, menegaskan bahwa aksi damai ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga dorongan agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
“Aksi ini adalah bentuk dukungan terhadap komitmen Bupati Kediri dalam penegakan hukum. Namun kami juga ingin memastikan bahwa prosesnya tidak berhenti pada satu atau dua pihak saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem rekrutmen perangkat desa agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti pentingnya penanganan kasus berdasarkan fakta persidangan dan putusan pengadilan. Mereka meminta agar seluruh dugaan pelanggaran diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi.
Lebih lanjut, Isminah juga menyinggung adanya dugaan aliran dana dalam proses pengisian perangkat desa. Ia menyebut, dana tersebut diduga tidak hanya digunakan dalam proses rekrutmen, tetapi juga mengalir ke kepentingan politik.
“Ada dugaan aliran dana dari proses pengisian perangkat desa yang diperuntukkan untuk kepentingan lain, termasuk pencalonan keluarga Bupati Kediri dalam Pileg 2024. Ini harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban sebagai simbol protes, namun secara umum berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kediri.
Melalui aksi ini, AKAR berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus yang dinilai mencederai integritas pemerintahan desa, sekaligus memastikan keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih. (Panggah)
