Malang, www.beritamadani.com – Sebagai penyesuaian terhadap arahan pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp70 Miliar pada tahun ini. Efisiensi ini dilakukan guna penyesuaian, dan diajukan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, memastikan bahwa dana hasil efisiensi tersebut dialokasikan ke sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

“Nilainya kemarin sudah ada sekitar Rp 70 Miliar. Peruntukannya untuk pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi dan infrastruktur sesuai dukungan program nasional,” kata Wahyu, Jumat (18/7/2025).

Wahyu menegaskan, meski dana efisiensi cukup besar, seluruh pergeseran anggaran dilakukan sesuai ketentuan dan tetap dikonsultasikan ke pemerintah provinsi.

“Kalau memang tidak disetujui, tidak akan kami lakukan. Jadi semua pergeseran yang kita lakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan,” ujarnya.

Sementara itu, sektor infrastruktur juga terdampak efisiensi, seperti terlihat pada turunnya belanja insidentil Dinas PUPRPKP. Namun Wahyu memastikan itu hanya pergeseran prioritas.

“Nanti akan kita evaluasi, karena saya sepakat PUPR ini kebutuhan dasar. Banyak keinginan masyarakat untuk infrastruktur,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyebut DPRD sudah mengawal proses efisiensi ini sejak awal.

“Kemarin sudah kita bicarakan sebelum adanya PAK. Itu kan Inpres jadi harus dilaksanakan dengan mekanisme Perwal mendahului. Tapi kami tetap agendakan rapat koordinasi bersama TAPD dan Banggar waktu itu,” terang politisi PDI-P ini.

Masih menurut Amithya, dana efisiensi baiknya diarahkan ke sektor-sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, hingga UMKM.

“Itu untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh negara di tahun ini. Supaya lebih banyak lagi kita mengalokasikan anggaran untuk masyarakat,” pungkasnya.(Yuni)