Jombang, www.beritamadani.com – BBPPTP Surabaya mengadakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan tema “Kolaborasi Mewujudkan Pelayanan Prima”. Giat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dilaksanakan secara daring zoom, pada Senin, 02 Oktober 2026.
Hadir 94 peserta, yaitu dari; Kementan RI, Ombudsman RI, Kadis Pertanian Jatim, wakil dari beberapa dinas terkait, civitas akademika, mitra kerja, beberapa kelompok tani di wilayah Jawa Timur, dan media, mengikuti zoom meeting tersebut.
Dalam sambutannya Kepala BBPPTP Surabaya, Andy Faisal, menyampaikan bahwa giat ini memiliki arti yang sangat penting untuk mengevaluasi pelayanan di BBPPTP Surabaya, untuk meningkatkan pelayanan; cepat, murah, transparan, dan akuntabel.
“Pelayanan publik yang prima dan akuntable merupakan wujud dari kehadiran negara ditengah-tengah masyarakat. BBPPTP Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perbenihan dan produksi tanaman perkebunan. Perbaikan layanan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya masukan, kritik, saran yang kondusif dari pengguna layanan, mitra kerja, serta masyarakat luas. Melalui forum ini untuk mengevaluasi standart pelayanan yang selama ini berjalan di Balai Besar Surabaya, sehingga diharapkan dapat menyerap aspirasi, masukan, dan harapan dari masyarakat, serta stakeholder, sehingga bisa merumuskan komitmen bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan; cepat, murah, transparan, dan akuntabel”, ungkapnya.
Lebih lanjut Andy Faisal menambahkan bahwa kritik dan saran merupakan bahan bakar untuk berbenah dan memberikan pelayanan yang terbaik.
Sementara itu dari Biro OSDMA, Dodi Mulyanto S, menyampaikan bahwa standar pelayanan publik akan ditingkatkan terus menerus. Mengikutsertakan masyarakat untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat merupakan pengawas yang paling utama. BBPPTP merupakan unit evaluasi prioritas. Menyediakan pelayanan yang ramah bagi pengguna.
“Ada 4 kewajiban terkait standar pelayanan, yang pertama; menyusun dan menetapkan standar pelayanan, yang kedua adalah melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menyusun, memantau, dan mengevaluasi standar pelayanan. Masyarakat adalah pengawas eksternal paling utama. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi standar pelayanan dan yang keempat adalah melakukan peninjauan ulang standar pelayanan secara berkala”, ujarnya.
Dodi Mulyanto S, menambahkan bahwa BBPPTP Surabaya merupakan unit evaluasi prioritas. Diharapkan praktek penyelenggaran Forum Konsultasi Publik tetap dipertahankan, tetap dilakukan perbaikan terus menerus, dan melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam; penyusunan, evaluasi, maupun pemberian penghargaan.
Paparan dari Ombudsmen RI, Andy, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sejalan dengan integritas. Wajah Kementan ada di Balai Besar atau dibawahnya.
“Kepercayaan publik merupakan wajah instansi Kementerian Pertanian ada di Balai Besar. Banyak pelayanan, banyak regulasi, tetapi tidak efektif karena membutuhkan banyak koordinasi lintas instansi, lintas bagian. Banyak struktur dan tim kerja akibatnya koordinasi menjadi terhambat. Kami tekankan adanya pelayanan khusus; difabel, lansia, ibu hamil, dalam kontek ini, karena bagian dalam pelayanan publik”, tuturnya.
Setelah sambutan dari Kepala BBPPTP Surabaya, paparan dari Biro OSDMA, dan Ombudsmen RI, dilanjutkan dengan penyampaian dari Unit Pelaksana Teknis BBPPTP Surabaya perihal visi dan misi, serta tugas, dan fungs, dalam dalam rangka pelayanan publik.
Terdapat beberapa layanan di BBPPTP Surabaya yaitu: 1. Layanan Kelompok Perbenihan, meliputi; Pengujian mutu benih tanaman perkebunan, Sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan, Pengawasan kebun sumber benih dan produsen benih, Uji profisiensi mutu benih tanaman perkebunan, Pengujian laboratorium DNA, dan Penyediaan benih perkebunan. 2. Layanan Kelompok Perlindungan, yaitu; Uji mutu APH, Uji mutu formulasi dan residu pestisida, Sistem bank isolat(Sibulat), Layanan produk formulasi APH (Ladufor), SIstem informasi OPT (SIM OPT), Sistem layanan dokter tanaman (Sinanda), dan Uji cemaran pada produksi pertanian. 3. Layanan Bagian Umum, yaitu: Layanan informasi publik, Layanan Bimtek, Layanan sewa kelas, Layanan magang/PKL dan Layanan mobil SIANI (Sahabat Setia Petani).
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) BBPPTP Surabaya Tahun 2026 ditutup dengan closing statement dari Biro OSDMA, Dodi Mulyanto S, dan dari Ombudsman, Andy, menyatakan bahwa pentingnya untuk evaluasi berkala, minimal 6 bulan sekali. (Maria-bmk)
